Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto : Geraldi/Man

Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta hampir dipastikan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Menanggapi persoalan tersebut Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar beranggapan, pemerintah harus terus diingatkan untuk segera menyalurkan stimulus ekonomi guna membendung gelombang PHK di masa pandemi. 

Tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah. "Pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. Permudah mekanisme pencairan,” papar Gus Ami sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (22/9/2020).

Dia menyadari, pandemi Covid-19 tentu saja akan berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya. Yang paling terdampak adalah kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi soial dengan tatap muka. Dunia usaha yang mulai bergeliat pun kembali terhenti. Respon masyarakat pun beragam menyikapi soal ini. Ada yang menolak, ada juga yang bisa memahami.

Tetapi satu hal, pemerintah dalam hal ini sungguh ingin mengedepankan keselamatan rakyatnya. Pemerintah dan DPR pun berjibaku dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak pandemi, terutama terkait soal ekonomi.

“Sungguh pilihan yang sulit, satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetap bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi,” cemas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Menurutnya, pemerintah dan DPR RI paham betul, gelombang PHK tak bisa dihindari. Survei SMRC terbaru menyebut ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat Covid 19. Kadin juga mencatat, di sektor formal ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK. 64 juta UMKM yang selama ini menjadi salah satu penyangga ketenagakerjaan pun terkena imbasnya. UMKM yang berhenti beroperasi karena Covid sampai saaat ini mencapai 48,4 persen dari total keseluruhan.

Lebih lanjut Gus Ami mengatakan bahwa berbagai skema-skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah. Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, stimulus untuk UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lain sebagainya.

Dia menegaskan, yang diperlukan sekarang adalah sinergi semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar.  “Perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran,” tegas Gus Ami, yang juga merupakan Ketua Pengawas Penanganan Covid-19. (eko/es)